News

RUU Perampasan Aset Dibawa ke Paripurna, Ini 10 Poin Penting yang Diatur

×

RUU Perampasan Aset Dibawa ke Paripurna, Ini 10 Poin Penting yang Diatur

Sebarkan artikel ini
RUU Perampasan Aset

KarawangHitz, Jakarta — Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya selangkah lagi menjadi undang-undang. Komisi III DPR dan pemerintah menyepakati naskah RUU tersebut dibawa ke rapat paripurna untuk diputuskan.

Kesepakatan itu diambil dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Baca Juga:
Yang Diketahui Sejauh Ini Soal Perampasan Aset Selangkah Lagi Jadi UU

Seluruh Fraksi dan Pemerintah Setujui RUU Perampasan Aset

Seluruh fraksi di DPR menyatakan setuju agar RUU Perampasan Aset dibawa ke paripurna terdekat. Sebelum rapat ditutup, Dasco meminta persetujuan peserta rapat untuk melanjutkan ke pembicaraan tingkat II, yakni pengambilan keputusan.

“Apakah naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada pembicaraan ke tingkat II? Setuju?” tanya Dasco. Peserta rapat serempak menjawab, “Setuju.”

Seluruh fraksi dan pemerintah lalu menandatangani naskah RUU tersebut. Rapat turut dihadiri Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati, serta Ketua Komisi III Habiburokhman bersama dua wakilnya, Rano Alfath dan Dede Indra Permana.

Dari pemerintah, hadir Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej, serta perwakilan Kementerian Keuangan dan Kementerian PAN-RB.

Tim Perumus Rapikan Naskah dan Sinkronisasi Pasal

Sebelum dibawa ke rapat tingkat I, naskah RUU lebih dulu dirapikan tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin) Panitia Kerja (Panja) Komisi III. Keduanya melibatkan ahli bahasa dan perancang peraturan perundang-undangan.

Wakil Ketua Panja Komisi III Soedeson Tandra mengatakan, timus dan timsin telah memperbaiki redaksi, mulai dari pilihan kata dan frasa, tanda baca, hingga konsistensi penomoran dan sistematika.

Keduanya juga menyisir sinkronisasi pasal, pengacuan antarpasal, dan bagian penjelasan. Tujuannya agar tidak ada pertentangan atau perbedaan tafsir antara satu pasal dan pasal lainnya.

Soedeson menambahkan, nama RUU disepakati menjadi RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Baca Juga :
RUU ini disahkan menjadi usul inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna ke-9 pada 6 Oktober 2026.

Pemerintah: Perampasan Aset Penting untuk Hadapi Korupsi

Wamenkum Eddy Hiariej menyampaikan bahwa pemerintah, atas nama Presiden, menyetujui RUU ini dilanjutkan ke tingkat II. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi III atas kerja keras mereka.

Menurut Eddy, perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana terhadap pelaku merupakan bagian penting dari upaya negara menghadapi perkembangan korupsi dan kejahatan lainnya. Ia menilai kejahatan semacam itu berpotensi merusak tatanan perekonomian nasional dan merugikan negara.

Cakupan RUU ini tidak berhenti pada korupsi. Eddy menyebut aturan tersebut juga menyasar tindak pidana narkotika dan psikotropika, pendanaan terorisme, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan yang memanfaatkan teknologi informasi atau berdampak luas bagi perekonomian masyarakat.

“Masyarakat menaruh harapan besar agar seluruh tahapan perampasan aset mulai dari penelusuran, pemblokiran, dan penyitaan hingga pengelolaan aset dapat dilaksanakan secara adil, memberikan kepastian hukum,” ujarnya.

Hal-hal yang Diatur dalam RUU Perampasan Aset

Habiburokhman, yang juga Ketua Panja, menyebut panja telah membahas 397 daftar inventarisasi masalah (DIM). Rinciannya, 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.

Selama pembahasan, panja juga menggali masukan masyarakat dan para ahli agar materi RUU lebih partisipatif dan berkeadilan. Sejumlah pokok yang diatur antara lain:

  • Prinsip dan asas hukum. Perampasan aset harus menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia.
  • Ruang lingkup tindak pidana. Termasuk penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak pada banyak orang, seperti investasi bodong dan saham bodong.
  • Ancaman pidana tetap berlaku. Perampasan aset tidak menghapus pidana bagi pelaku, termasuk pidana mati sesuai ketentuan perundang-undangan.
  • Pembagian kewenangan. Mencakup mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana, dari penelusuran, pemblokiran, dan penyitaan hingga pemeriksaan di pengadilan dan pelaksanaan putusan.
  • Perlindungan pihak ketiga. Pihak ketiga yang beriktikad baik dilindungi, dengan tetap diberi beban pembuktian dan kesempatan yang cukup.
  • Pengembalian aset kepada korban dan pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat luas.
  • Pengelolaan aset oleh badan yang kompeten, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan.
  • Pengawasan oleh badan independen terhadap mekanisme perampasan dan pengelolaan aset.
  • Pencegahan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.
  • Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi untuk pengelolaan aset yang transparan dan akuntabel.

Baca Juga :
RUU ini mengatur perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana, termasuk untuk karhutla dan investasi bodong.

Kabar bagi Korban Investasi Bodong

Habiburokhman menyampaikan terima kasih kepada Dasco atas perhatiannya sejak rapat dengar pendapat umum (RDPU) pertama pada September 2025. Menurutnya, pembahasan berlangsung intensif selama hampir setahun, dengan RDPU digelar hampir setiap pekan, setidaknya dua kali.

“Nggak ada undang-undang yang RDPU-nya sebanyak ini,” ujarnya. Ia menyebut rapat tetap berjalan saat masa reses atas arahan Dasco demi menyerap aspirasi masyarakat.

Ia juga menyoroti ketentuan ganti rugi bagi korban investasi bodong dan perdagangan saham ilegal. Selama ini, kata dia, ganti rugi tidak langsung diterima korban karena harus melalui negara terlebih dahulu, bahkan kerap tidak sampai sama sekali.

“Dengan Undang-Undang Perampasan Aset ini para korban investasi massal tersebut bisa langsung mendapatkan ganti kerugian dengan penjualan aset para pelaku tindak pidana tersebut,” katanya.

Soal kekhawatiran publik, Habiburokhman mengatakan RUU ini telah memuat proteksi agar tidak menjadi alat kekuasaan atau alat memeras oleh aparat penegak hukum. “Insyaallah sudah tertutup,” tuturnya.

Setelah disetujui di tingkat I, RUU Perampasan Aset kini menunggu jadwal rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang.