News

RAPBD 2027 Karawang: Update Defisit Turun dari Rp657 Miliar ke Rp109 Miliar

×

RAPBD 2027 Karawang: Update Defisit Turun dari Rp657 Miliar ke Rp109 Miliar

Sebarkan artikel ini
Karawang

KarawangHitz, Karawang — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang memangkas belanja perangkat daerah sebesar 15 persen dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027. Langkah efisiensi anggaran ini diambil setelah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus menurun.

Hasilnya, defisit awal RAPBD 2027 yang sempat menyentuh Rp657,30 miliar kini berhasil ditekan menjadi Rp109,44 miliar. Informasi ini disampaikan Sekretaris Daerah Karawang, Asep Aang Rahmatullah, Rabu (18/11/2026).

Baca juga :
Tekan Defisit, Pemkab Karawang Pangkas Belanja Perangkat Daerah

Penurunan pendapatan transfer terlihat dari data APBD tahun 2025, 2026, dan proyeksi RAPBD 2027. Pada 2025, pendapatan transfer Karawang tercatat Rp3,617 triliun. Angka itu turun menjadi Rp2,834 triliun pada 2026 dan diproyeksikan menyusut lagi menjadi Rp2,670 triliun pada 2027.

Secara akumulatif, pendapatan transfer berkurang sekitar Rp946,806 miliar atau 26,17 persen dibandingkan 2025. Kondisi tersebut membuat ruang fiskal daerah kian sempit.

Asep Aang Rahmatullah, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Karawang, menyebut situasi ini sebagai tantangan besar bagi keberlanjutan pembangunan.

“Penurunan pendapatan transfer tentu mempengaruhi kemampuan fiskal daerah. Karena itu, kita harus semakin cermat dalam mengelola anggaran dan memastikan setiap belanja benar-benar memiliki urgensi serta memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Efisiensi Belanja Perangkat Daerah 15 Persen

Sebagai respons dini, Pemkab Karawang menerbitkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 6000 Tahun 2026 tentang Pagu Efisiensi per SKPD. Aturan ini mematok target efisiensi 15 persen setelah memperhitungkan belanja wajib, belanja mengikat, belanja earmarked, dan prioritas RPJMD.

Efisiensi dibagi ke sejumlah pos. Selain pengurangan belanja perangkat daerah 15 persen, Pemkab juga memangkas perjalanan dinas sebesar 20 persen. Penyesuaian Standar Satuan Harga (SSH) makan-minum, penghapusan belanja perangkat komputer, serta belanja operasional lainnya turut masuk dalam daftar.

Langkah tersebut mulai menunjukkan hasil. Defisit awal dalam pembahasan RAPBD 2027 sebesar Rp657,30 miliar turun menjadi Rp234,72 miliar. Dalam perkembangan terbaru, setelah penyesuaian pembiayaan, posisi defisit berada di angka Rp109,44 miliar.

Pelayanan Dasar Diklaim Tetap Jadi Prioritas

Aang menegaskan, efisiensi tidak berarti pemerintah lepas tangan terhadap pelayanan publik. Menurutnya, anggaran yang terbatas justru diarahkan agar lebih selektif dan tepat sasaran.

“Pemkab Karawang tetap berkomitmen dan konsisten memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan, serta melanjutkan pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, dan program-program prioritas daerah. Efisiensi ini dilakukan pada belanja yang masih dapat dirasionalisasi, bukan dengan mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat,” tuturnya.

Baca juga :
Bupati Aep Pastikan Kesejahteraan Guru Tetap Aman, Anggaran Beasiswa Karawang Cerdas Naik Dua Kali Lipat

Ke depan, Pemkab Karawang akan berfokus mengoptimalkan pendapatan daerah dan memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

“Ukuran keberhasilan pembangunan bukan semata-mata besarnya anggaran yang dibelanjakan, melainkan seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat. Karena itu, setiap rupiah dalam APBD harus digunakan secara bertanggung jawab untuk mendukung terwujudnya Karawang yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan,” pungkasnya.