Karawanghitz, Jawa Barat — Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama berbagai pihak telah mendistribusikan 8,7 juta liter air bersih kepada masyarakat yang mengalami kekurangan air selama musim kemarau. Hingga 10 Agustus 2026, bantuan tersebut telah disalurkan ke 23 kabupaten dan kota di Jawa Barat.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat Teten Ali mengatakan penyaluran air melibatkan sejumlah lembaga dan unsur masyarakat. Bantuan tidak hanya berasal dari BPBD kabupaten dan kota, tetapi juga Baznas, Palang Merah Indonesia (PMI), PDAM, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Kodim, komunitas, serta dunia usaha.
“Bantuan air bersih kepada masyarakat tak hanya berasal dari BPBD kabupaten/kota, tetapi juga Baznas, PMI, PDAM, BBWS, Kodim, komunitas, dan dunia usaha,” ujar Teten, Selasa (11/8/2026).
Baca juga:
Bahlil Sebut Pabrik Baterai di Karawang Siap Diresmikan Juli 2026
Dari seluruh wilayah yang menerima bantuan, Kabupaten Bekasi menjadi daerah dengan distribusi air terbanyak, yakni mencapai 3,8 juta liter. Berikutnya Kabupaten Bogor menerima sekitar 1,5 juta liter, sedangkan Kabupaten Karawang memperoleh 595.000 liter.
Besarnya distribusi ke tiga daerah tersebut berkaitan dengan jumlah warga yang terdampak kekeringan sumber air. Di Kabupaten Bekasi, sebanyak 44.892 warga di sembilan kecamatan mengalami kekeringan. Kondisi serupa terjadi di Kabupaten Bogor yang berdampak pada 170.892 warga di 30 kecamatan.
Sementara itu, di Kabupaten Karawang, kekeringan sumber air tercatat berdampak pada 27.553 warga yang tersebar di lima kecamatan. Jumlah tersebut membuat Karawang menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian dalam penyaluran bantuan air bersih selama musim kemarau.
Secara keseluruhan, BPBD Jawa Barat mencatat 450.383 warga terdampak kekeringan sumber air. Mereka terdiri atas 140.765 kepala keluarga yang tersebar di 153 kecamatan dan 334 desa atau kelurahan.
Data tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dan sejumlah lembaga dalam menentukan wilayah yang membutuhkan penyaluran air. Distribusi dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh air akibat berkurangnya sumber air selama kemarau.
Selain mengirimkan air bersih, BPBD Provinsi Jawa Barat juga meminjamkan sejumlah mobil tangki air kepada pemerintah kabupaten dan kota. Kendaraan tersebut digunakan untuk mendukung proses penyaluran air ke wilayah yang mengalami kekurangan pasokan.
Teten mengatakan penanganan kekeringan tidak hanya dilakukan melalui distribusi air. BPBD Jawa Barat juga terus memantau perkembangan potensi ancaman kekeringan di berbagai daerah. Pemetaan dilakukan untuk melihat perubahan kondisi dan menentukan langkah yang diperlukan ketika kebutuhan air meningkat.
Upaya mitigasi juga disampaikan kepada masyarakat melalui media sosial. Informasi tersebut ditujukan untuk meningkatkan kewaspadaan warga terhadap dampak kekeringan sekaligus memberikan pemahaman mengenai langkah yang dapat dilakukan ketika sumber air mulai berkurang.
Di sisi lain, BPBD Jawa Barat terus berkoordinasi dengan instansi yang memiliki sumber daya air. Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan air bersih dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah yang terdampak.
Keterlibatan berbagai pihak menjadi bagian dari penanganan kekeringan karena kebutuhan air di setiap wilayah tidak sama. Daerah dengan jumlah warga terdampak lebih besar membutuhkan dukungan distribusi yang lebih banyak, seperti yang terjadi di Kabupaten Bekasi dan Bogor.
Sementara Karawang menerima 595.000 liter air untuk membantu warga yang mengalami kekeringan sumber air di lima kecamatan. Bantuan tersebut disalurkan sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama kondisi kemarau berlangsung.
Hingga 10 Agustus 2026, distribusi telah menjangkau 23 kabupaten dan kota. Pemerintah provinsi bersama BPBD dan pihak terkait masih memantau kondisi lapangan serta mengatur dukungan sesuai kebutuhan masing-masing daerah.
Pemerintah juga menyiapkan langkah pemantauan lanjutan untuk mengetahui daerah yang berpotensi mengalami kekurangan air sehingga bantuan dapat diarahkan secara lebih cepat sesuai kondisi lapangan.
Penyaluran air bersih dilakukan bersamaan dengan pemetaan dan koordinasi lintas lembaga agar respons terhadap kekeringan dapat terus disesuaikan dengan perkembangan kondisi di Jawa Barat.
