Karawanghitz, Karawang – Kekeringan yang melanda areal persawahan di Desa Jatilaksana, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, membuat sejumlah petani tidak dapat menggarap lahan selama sekitar lima bulan. Keterbatasan sumber air dan belum tersedianya jaringan irigasi teknis menjadi kendala utama dalam upaya memulihkan aktivitas pertanian di wilayah tersebut.
Dampak kekeringan tidak hanya dirasakan pada lahan pertanian, tetapi juga memengaruhi penghasilan keluarga yang bergantung pada sektor tersebut. Sejumlah petani terpaksa menghentikan kegiatan bercocok tanam karena sawah tidak memiliki pasokan air yang cukup untuk ditanami. Kondisi ini menjadi persoalan bagi warga yang mengandalkan hasil pertanian sebagai sumber penghidupan sehari-hari.
Siti, warga Kampung Cibereum, Desa Jatilaksana, mengatakan suaminya tidak dapat kembali bekerja di sawah akibat kondisi lahan yang mengering. Selama sekitar lima bulan terakhir, aktivitas pertanian keluarga mereka terhenti karena tidak ada lahan yang bisa diolah secara produktif.
Baca juga:
Bupati Aep Terima Penghargaan Satyalancana Wira Karya dari Presiden RI
“Sudah sekitar lima bulan sawah mengalami kekeringan. Suami saya sekarang tidak bisa ke sawah karena tidak ada yang dapat digarap,” ujar Siti, Selasa (15/9).
Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Siti kini mengandalkan penghasilan dari berjualan nasi uduk. Perubahan sumber pendapatan tersebut dilakukan karena pekerjaan suaminya sebagai petani belum dapat berjalan kembali. Ia berharap pemerintah segera memberikan perhatian terhadap kondisi yang dialami warga dan mencari solusi agar lahan pertanian dapat kembali dimanfaatkan.
“Kami berharap pemerintah segera memperhatikan kondisi ini dan membantu mencari jalan keluarnya,” kata Siti.
Persoalan kekeringan di Desa Jatilaksana berkaitan erat dengan keterbatasan infrastruktur pengairan. Kepala Bidang Prasarana Pertanian Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (DPKPP) Kabupaten Karawang, Lilis, menjelaskan bahwa wilayah Kecamatan Pangkalan belum memiliki jaringan irigasi teknis yang dapat menunjang kebutuhan air sawah secara rutin.
Menurut Lilis, pemerintah daerah telah mengalokasikan program irigasi perpompaan atau Irpom sebagai salah satu upaya mendukung pengairan lahan pertanian. Namun, program tersebut belum dapat diterapkan di Jatilaksana karena keterbatasan sumber air yang bisa digunakan untuk mengoperasikan sistem perpompaan.
“Di Pangkalan tidak tersedia irigasi teknis. Program irigasi perpompaan sudah kami alokasikan, tetapi wilayah Pangkalan tidak mengajukan program tersebut,” jelas Lilis.
Ia menambahkan, ketersediaan air di Jatilaksana menjadi persoalan mendasar yang perlu diperhatikan sebelum menentukan bentuk penanganan. Selama ini, wilayah tersebut mengandalkan Daerah Irigasi (DI) Waru sebagai salah satu sumber pengairan untuk mendukung aktivitas pertanian.
Selain mengandalkan sumber tersebut, upaya pencarian air melalui pengeboran sumur juga pernah dilakukan. Namun, percobaan pengeboran hingga kedalaman 120 meter belum berhasil menemukan air yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian.
“Jatilaksana tidak diusulkan karena sumber airnya tidak tersedia. Selama ini hanya mengandalkan DI Waru. Sumur bor pernah dicoba hingga kedalaman 120 meter, tetapi tidak ditemukan air,” ungkap Lilis.
Kondisi itu menunjukkan bahwa penanganan kekeringan di Jatilaksana tidak cukup hanya mengandalkan program pengairan yang sudah tersedia. Pemerintah perlu mempertimbangkan karakteristik wilayah, potensi sumber air, serta kebutuhan infrastruktur sebelum menentukan langkah yang sesuai. Tanpa sumber air pendukung, penerapan sistem irigasi perpompaan berpotensi menghadapi kendala dalam pelaksanaannya.
Keterbatasan tersebut juga membuat pemulihan aktivitas pertanian membutuhkan penanganan yang disesuaikan dengan kondisi lapangan. Pemetaan sumber air alternatif dan evaluasi kebutuhan sarana pengairan dapat menjadi bagian dari upaya mengidentifikasi pilihan yang memungkinkan. Meski demikian, ketersediaan sumber air tetap menjadi faktor utama yang menentukan apakah lahan dapat kembali ditanami.
Baca juga:
Pemkab Karawang Raih Penghargaan Tata Kelola Pemerintahan Responsif dan Akuntabel
Perhatian pemerintah pusat terhadap persoalan kekeringan pertanian di Kabupaten Karawang sebelumnya turut disampaikan melalui kunjungan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ke daerah tersebut. Namun, kondisi di Jatilaksana memperlihatkan bahwa sebagian petani masih menghadapi kendala mendasar berupa keterbatasan air dan infrastruktur pengairan.
Bagi warga yang menggantungkan penghasilan pada sektor pertanian, sawah yang tidak dapat digarap selama berbulan-bulan berdampak langsung terhadap keberlangsungan ekonomi keluarga. Selama pasokan air belum tersedia, petani belum memiliki kepastian untuk kembali mengolah lahan seperti sebelumnya.
Hingga kondisi tersebut teratasi, warga Jatilaksana masih menunggu langkah penanganan yang sesuai dengan kebutuhan wilayah mereka. Ketersediaan sumber air dan dukungan infrastruktur pengairan menjadi dua hal penting yang perlu diperhatikan agar kegiatan pertanian dapat kembali berlangsung.
