Karawanghitz, Karawang – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Karawang menindak tegas sejumlah oknum tenaga pendidik dan kepala sekolah yang melakukan pelanggaran kedisiplinan pegawai sepanjang tahun ini. Beberapa penanganan kasus pelanggaran etika hingga tingkat absensi tersebut bahkan telah dilimpahkan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karawang untuk diproses lebih lanjut.
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Disdikbud Karawang, Joean Himawan Fadlani, mengonfirmasi bahwa pihaknya secara intensif memproses laporan masyarakat dan internal terkait tindakan indisipliner jajaran aparatur sipil di lingkungan pendidikan. Dari serangkaian pemeriksaan, dua kasus berat secara resmi dilimpahkan ke tingkat kabupaten.
Dua berkas perkara yang diserahkan ke BKPSDM Karawang tersebut melibatkan oknum guru dan kepala sekolah yang terbukti jarang hadir menjalankan tugas di sekolah. Selain kasus absensi tersebut, pihak dinas saat ini juga sedang merampungkan pemeriksaan terhadap kasus dugaan pelanggaran etika berat lainnya di internal instansi.
“Sepanjang tahun ini kami telah memproses sejumlah laporan pelanggaran kedisiplinan pegawai. Dua berkas di antaranya sudah resmi kami limpahkan penanganannya ke BKPSDM Karawang. Sementara satu kasus lainnya terkait dugaan tindakan asusila yang melibatkan oknum guru masih terus kami dalami prosesnya di internal Disdikbud,” ujar Joean Himawan Fadlani saat memberikan keterangannya pada Selasa (18/8/2026).
Langkah penindakan tegas ini diambil sebagai bentuk komitmen Disdikbud Karawang dalam menjaga kualitas tata kelola pendidikan serta integritas para tenaga pengajar di wilayah Karawang. Pihak dinas memastikan bahwa setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti secara objektif sesuai dengan regulasi kepegawaian yang berlaku.
Baca juga:
Rekomendasi Kampus dengan Jurusan Sistem Informasi Terbaik di Karawang
Guna mengantisipasi berulangnya kasus serupa, Disdikbud Karawang terus mengoptimalkan program pembinaan berkala kepada seluruh guru dan kepala sekolah di tingkat satuan pendidikan. Pembinaan tersebut berfokus pada penguatan etika profesi, penegakan kedisiplinan kerja, serta pemahaman tanggung jawab aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan edukasi yang optimal kepada para siswa.
“Upaya pembinaan rutin terus kami jalankan kepada jajaran guru maupun kepala sekolah agar senantiasa menjaga etika, meningkatkan kedisiplinan, serta menjaga martabat korps di lingkungan pendidikan,” tutur Joean.
Dengan adanya pelimpahan kasus ini ke BKPSDM Karawang, para oknum yang terbukti melanggar aturan kedisiplinan aparatur sipil negara terancam menerima sanksi administratif sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Langkah penegakan aturan ini diharapkan mampu memberikan efek jera serta meningkatkan kedisiplinan para tenaga pendidik di Kabupaten Karawang.
